FASKES

FASKES atau Fasilitas Keselamatan Dinas Perhubungan Kab. Sampang adalah sarana untuk melancarkan dan memudahkan pelaksanaan fungsi keamanan lalu lintas dan angkutan jalan guna mencegah kecelakaan lalu lintas.

Keamanan lalu lintas yang dimaksud adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.

Kecelakaan lalu lintas yang dimaksud adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Sesuai amanat UU No. 22 tahun 2009 pasal 25 disebutkan bahwa “Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa;

  1. Rambu Lalu lintas
  2. Marka jalan
  3. Alat pemberi isyarat lalu lintas
  4. Alat penerangan jalan
  5. Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan
  6. Alat pengawas dan pengaman jalan
  7. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat
Delinator
Jl. Raya Kotah, Jrengik, Kab. Sampang
Peringatan Tikungan
Jl. Raya Karang Penang, Baduwak, Karang Penang Onjur, 69254
Lampu Peringatan Kurangi Kecepatan
Torjun, Kab. Sampang, Jatim, 69271
Lampu Peringatan Kurangi Kecepatan
Jl. Suhadak, No.1, Kab. Sampang, 69216
Peringatan Larangan Kendaraan Tertentu
Jl. Trunojoyo No. 46 Kab. Sampang, Jatim 69216
Cermin
Jl. Pahlawan No.36, Rong Tengah
Delinator
Jl. Nasional 21, Torjun, Kab. Sampang, 69271
Previous
Next

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan atau masyarakat. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:

  1. Urusan pemerintah di bidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan.
  2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas jalan.
  3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri.
  4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementrian negara yang bertanggug jawab di bidang pengembangan teknologi
  5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia